Asmat Amin, Membangun Indonesia dari Rumah: Mengangkat Harkat, Martabat & Derajat Masyarakat Berpenghasilan Rendah

0
1208
views
Managing Director PT Sri Pertiwi Sejati (SPS Group) ASMAT AMIN.

Wabah Covid-19 menyadarkan masyarakat Indonesia dan dunia tentang kekuatan dahsyat dari sebuah rumah. Rumah tak hanya tempat kita tinggal, makan, istirahat, tidur dan berlindung dari panas, dingin, hujan, serta binatang buas. Rumah bukan saja tempat kita pulang dan melepas lelah. Rumah tak semata tempat membina keluarga dan membangun rumah tangga. Rumah lebih dari sekadar wahana menjalin hubungan sosial dan kemasyarakatan.

Rumah adalah pusat kegiatan manusia, baik sebagai pribadi maupun keluarga; berkeluarga, beribadah, bermain, belajar, bekerja, bersosial, dan lain sebagainya. Itu sebabnya ketika dunia dilanda pandemi Covid-19, para pemimpin di hampir semua negara mengimbau rakyatnya untuk tidak bepergian, mengurangi interaksi sosial, menjalankan semua kegiatan dan berkomunikasi dari rumah melalui jaringan internet dan berbagai aplikasi komunikasi tatap muka jarak jauh. Karyawan diimbau bekerja dari rumah (work from home), pelajar dan mahasiswa diliburkan untuk menjalankan kegiatan belajar dari rumah (learn from home). Betapa besarnya fungsi rumah bagi semua orang, lebih-lebih di masa pandemi Covid-19.

Namun sayangnya tak semua orang mampu membangun rumah atau membeli rumah yang layak huni dengan tunai. Bahkan, tidak semua orang memiliki akses kepada perbankan dan memenuhi syarat untuk dapat membeli rumah dengan kredit. Itulah yang terjadi di depan mata kita. Betapa sering kita menemukan saudara sebangsa menjadi gelandangan atau tunawisma karena tidak memiliki rumah. Mereka tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, stasiun kereta api, atau berbagai fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Mereka menggunakan lembaran kardus, seng, aluminium, plastik, selimut, gerobak, atau tenda sebagai pembatas wilayah pribadi dengan umum. Mereka hidup telantar, bahkan kerap direndahkan dan dilecehkan, meski undang-undang memerintahkan negara untuk menjamin seluruh rakyatnya untuk bertempat tinggal yang layak.

Asmat Amin mendampingi Presien Joko Widodo pada momen peresmian perumahan Villa Kencana Cikarang sekaligus peresmian Program Sejuta Rumah di Cikarang, Bekasi, Mei 2017.

Menyadari kenyataan tersebut, Asmat Amin, pengusaha muda kelahiran Bekasi 17 Februari 1973 mengambil keputusan besar dalam hidupnya pada tahun 2004 dengan menjadi pengembang rumah murah demi memastikan kebutuhan rumah tinggal untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terpenuhi. Komitmen itu ia wujudkan lewat bendera PT Sri Pertiwi Sejati (SPS Group) dengan kerja nyata membangun lebih dari 100 ribu unit rumah murah yang sebagian besar tersebar di kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Portofolio rumah murah karya SPS Group antara lain; Kota Serang Baru, Grand Cikarang City, Kota Mega Regency Cikarang, Villa Kencana Cikarang, Grand Cikarang City 2. SPS Group juga membangun rumah murah di Karawang dan Subang; Villa Kencana Karawang dan Grand Subang Residence.

Atas kontribusi dan prestasinya menyediakan rumah murah untuk MBR, Asmat Amin berkali-kali diganjar penghargaan dari pemerintah, perbankan dan media massa. Salahsatunya adalah penghargaan sebagai Tokoh Pengembang Rumah Rakyat Paling Populer 2019 dari Indonesia Property & Bank dalam ajang Indonesia Property & Bank Award tahun 2019. Sejak saat itu, ia kerap disebut sebagai Tokoh Perumahan Rakyat. Asmat Amin layak menyandang panggilan kehormatan sebagai Tokoh Perumahan Rakyat karena faktanya pengembang yang konsisten membangun rumah rakyat dalam skala besar dan masif di Indonesia dapat dihitung dengan jari, dan ia satu-satunya pengembang rumah murah dengan capaian kinerja paling fenomenal; membangun lebih dari 100 ribu unit rumah murah untuk MBR. Betapa bahagiannya lebih dari 100 ribu keluarga dari golongan MBR dapat memiliki rumah yang dibangun SPS Group.

“Membangun rumah murah adalah kewajiban kita semua sebagai saudara sebangsa untuk memastikan MBR bisa hidup layak dan terhomat. Misi kami menyediakan rumah murah adalah mengangkat harkat, martabat, dan derajat kemanusiaan MBR. Ini adalah bentuk ibadah yang dikelola dengan manajemen bisnis supaya ikhtiar kita bisa berkesinambungan. Ada 11,4 juta rakyat Indonesia yang belum punya rumah. Karena itu, kerja keras pemerintah, perbankan, pengembang, dunia usaha dan seluruh komponen bangsa sangat menentukan dalam keberhasilan penyediaan rumah murah untuk 11,4 juta rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah. Mari kita optimalkan seluruh potensi bangsa untuk membangun rumah murah bagi MBR,” tutur Asmat Amin, Managing Director PT Sri Pertiwi Sejati (SPS Group).

General Manager SPS Group Tuti Mugiastuti dan Managing Director SPS Group Asmat Amin, bersama sejumlah penghargaan atas kontribusi dan prestasi SPS Group dalam penyediaan rumah murah untuk MBR.

“Keberadaan Kemenpera Sangat Mendesak untuk Tuntaskan Krisis Perumahan Rakyat”

Pemerintah melalui program sejuta rumah yang digulirkan Presiden Joko Widodo telah menerbitkan regulasi perijinan yang mempermudah dan mempercepat, serta menyalurkan berbagai bentuk subsidi lewat perbankan. Namun, tampaknya sejauh ini pencapaian program sejuta rumah masih jauh panggang dari api. Kerja keras pemerintah menyediakan rumah untuk rakyat seakan berkejaran antara deret ukur dan deret hitung, antara memenuhi kebutuhan lama yang belum tercapai dan kebutuhan baru yang terus bertambah.

Data BPS 2015 mengungkap bahwa kebutuhan masyarakat akan kepemilikan rumah (backlog) sebesar 11,39 juta unit. Pemerintah mengklaim telah berhasil menekan backlog sebanyak 4.800.170 unit rumah pada rentang 2015-2019 lewat program sejuta rumah. Di sisi lain, mengikuti pertumbuhan penduduk sekitar 3,26 juta jiwa pertahun, dengan asumsi 4 jiwa mewakili satu keluarga, maka terdapat tambahan kebutuhan rumah sebesar 815.000 unit pertahun. Artinya selama lima tahun 2015-2019 angka backlog perumahan bertambah sebesar 4.075.000. Dengan demikian dari 11,39 juta unit, selama 2015-2019 backlog hanya berkurang 725.170 unit. Jika memperhitungkan capaian program sejuta rumah tahun 2020 sebesar 965.217 unit dan tambahan kebutuhan rumah di tahun yang sama 815.000 unit, dapat disimpulkan capaian program sejuta rumah sejak pertama kali digulirkan tahun 2015 hanya sebesar 875.387 unit. Kesimpulannya, pemerintah masih berhutang kepada rakyat untuk menyediakan rumah layak huni sebesar 10,5 juta unit.

Mencermati krisis perumahan rakyat yang memprihatinkan, pemimpin redaksi IndonesianBiography.com Zulfikar Fuad mewawancarai Asmat Amin, Managing Director PT Sri Pertiwi Sejati (SPS Group) di Bekasi, Rabu (26/4/2021) untuk menggali pandangannya dan mengupayakan solusi terbaik, dalam rangka membantu pemerintah memenuhi kewajiban menyediakan rumah untuk rakyat.

Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mengatasi krisis perumahan?

Pertama saya ingin mengingatkan bahwa tugas untuk mengatasi krisis perumahan adalah kewajiban bagi kita semua seluruh komponen bangsa. Namun demikian, peran pemerintah/negara adalah yang utama, sesuai amanah UUD 1945 pasal 28 h (1), bahwa ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Dipertegas oleh UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 40 bahwa hak rakyat untuk bertempat tinggal serta berkehidupan layak wajib dipenuhi pemerintah/negara. Jadi, hak rakyat atas rumah sangat mendasar. Maka jawaban atas pertanyaan itu adalah sudah seharusnya pemerintah fokus pada penyediaan rumah rakyat. Buat apa membangun infrastruktur jika rakyat tidak punya rumah.

Anda meragukan keseriusan pemerintah menyediakan rumah untuk rakyat?

Sama sekali nggak ragu. Saya sangat yakin Pak Jokowi adalah pemimpin yang bekerja untuk kemakmuran rakyat. Beliau sangat antusias mendorong sektor perumahan. Kita saksikan Presiden Jokowi di mana-mana bicara pentingnya penyediaan rumah untuk rakyat sampai beliau begitu serius menggulirkan program sejuta rumah. Hanya saja menurut saya pemerintah kurang fokus pada penyediaan rumah untuk rakyat. Khususnya dalam hal ini Kementerian PUPR, sebagai ujung tombak program sejuta rumah, yang lebih banyak mengurus pembangunan infrastruktur, daripada membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Anda, langkah strategis seperti apa yang harus pemerintah lakukan untuk menuntaskan backlog perumahan?

Pertama, jika pemerintah sungguh-sungguh ingin menyelesaikan krisis perumahan demi memenuhi hak rakyat atas rumah tinggal, maka yang pertama dan terpenting adalah hidupkan kembali Kementerian Perumahaan Rakyat (Kemenpera) sebagai perencana, pelaksana, dan pengendali program perumahan rakyat. Persoalan perumahan rakyat di negeri kita sangat banyak dan kompleks;  kesediaan lahan untuk rumah MBR, regulasi perizinan, syarat dan proses KPR, harga rumah, dlsb. Karena itu keberadaan Kemenpera sangat mutlak diperlukan untuk fokus mengurus semua detailnya. Kita perlu belajar dari Amerika Serikat (AS). AS dengan backlog sebanyak 5,6 juta, sekitar setengahnya dari Indonesia, punya kementerian perumahan, yakni US Department of House and Urban Development.

Kedua, selanjutnya setelah Kemenpera dihidupkan kembali, segera fokus menuntaskan backlog perumahan. Kemenpera perlu meninjau kembali regulasi yang menghambat penyediaan rumah rakyat, dan membuat kebijakan yang mendukung percepatan penyediaan rumah rakyat. Tidak cukup menargetkan pembangunan 1 juta rumah pertahun. Sebab jika mengikuti pertumbuhan penduduk tiap tahun ada tambahan kebutuhan rumah sekitar 800 ribu sampai 1 juta unit pertahun. Jadi, untuk menyelesaikan backlog sebesar 11,4 juta dalam lima tahun dan tambahan kebutuhan 5 juta unit dalam 5 tahun, pemerintah harus membangun sedikitnya 3 juta rumah pertahun. Kalau regulasinya mendukung, pengembang akan berpacu mendukung program pemerintah ini untuk bersama-sama mengatasi krisis perumahan.

Jadi, keberadaan Kemenpera sangat urgen untuk mengatasi krisis perumahan?

Betul. Keberadaan Kemenpera membuat pemerintah bisa lebih fokus mengatasi krisis perumahan. Terutama mengawal kebijakan Presiden Jokowi terkait perizinan perumahan yang sejujurnya di lapangan tidak jalan. Perizinan lahan untuk rumah MBR prosesnya masih memakan waktu lama dan berlarut-larut. Kita harapkan Kemenpera bisa mengawal pelaksanaan kebijakan ini di lapangan. Selain itu, Kemenpera perlu mendukung pengembang dalam hal penyediaan lahan untuk rumah MBR yang semakin terbatas. Semua ini memerlukan fokus perhatian Kemenpera. Peran Kemenpera sangat strategis ya. Tidak hanya menyediakan rumah untuk rakyat, lebih dari itu Kemenpera dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional yang terpukul akibat wabah Covid-19.

Bisa dijabarkan bagaimana peran strategis Kemenpera mendorong percepatan pemulihan ekonomi?

Jika Kemenpera fokus menyediakan rumah rakyat untuk mengatasi krisis perumahan dampaknya bagi perekonomian nasional kita sangat dahsyat. Ekonomi nasional kita yang terdampak wabah Covid-19 akan segera pulih berkat pergerakan 174 industri turunan di sektor properti. Hitung-hitungannya begini. Data BPS menyebut backlog perumahan sebesar 11,4 juta, tambahan kebutuhan rumah tiap tahun kita rata-ratakan 1 juta pertahun, berarti 5 juta dalam 5 tahun. Maka rumah untuk rakyat yang harus disediakan dalam 5 tahun sekitar 16,4 juta unit. Anggaplah 16 juta unit. BI menyebut dari 11,4 juta itu 70% rumah kisaran harga Rp 160 juta – Rp 500 juta, termasuk rumah MBR. Sekitar 13% rumah harga Rp 500- Rp 1 miliar. Artinya ada 7,9 juta rumah yang dibutuhkan untuk MBR. Kalau dirata-ratakan dari seluruh rumah yang dibangun antara rumah mewah hingga MBR di harga Rp 500 juta-an dikalikan kebutuhan rumah sebanyak 16 juta unit, maka uang yang berputar dari sektor perumahan saja sekitar Rp 8 ribu triliun. Jika Rp 8 ribu triliun dikalikan 2,5 kali indeks pergerakan properti, nilainya mencapai Rp 20 ribu triliun. Nilai perputaran uang sebesar Rp 20 ribu triliun itu melampaui Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2020 sebesar Rp 15.434,2 triliun. Luar biasa besar angkanya.

Artinya bagi perekonomian nasional?

Artinya, kontribusi sektor perumahan rakyat sangat besar jika digerakkan untuk memulihkan dan memacu perekonomian nasional kita. Hal itu hanya bisa terjadi jika pemerintah fokus menuntaskan backlog perumahan secara masif. Kalau sektor perumahan rakyat dengan 174 industri turunannya bergerak, pemerintah nggak perlu terlalu mengandalkan ekspor lagi karena konsumsi dalam negeri kita otomatis meningkat drastis.

Sebaliknya, risikonya bagaimana kalau pemerintah tidak segera menuntaskan krisis perumahan?

Lah kalau begini terus. Nggak ada terobosan. Akan terjadi ledakan. Di mana orang yang nggak punya rumah (homeless) akan menimbulkan banyak masalah sosial baru. Karena itu, Kemenpera harus dihidupkan kembali untuk membuat terobosan supaya rakyat bisa punya rumah.

Terobosan penting contohnya?

Pertama, kita tahu 60% dari rakyat yang butuh rumah ini kan bekerja di sektor informal. Nah ini harus dibikin terobosan supaya pekerja sektor informal bisa memiliki rumah dengan KPR. Kedua, persyaratan, bunga dan proses KPR untuk pekerja sektor informal harus dilonggarkan jika pemerintah ingin mememenuhi hak rakyat atas rumah. Kalau kita mau jujur, masyarakat kita disiplin keuangannya belum bagus. Sehingga sistem scoring kreditnya jangan disamakan dengan pekerja formal. Terutama di masa pandemi seperti sekarang, harusnya rakyat dikasih kelonggaran untuk bisa memiliki rumah. Sehingga ekonomi bisa bergerak.