Lenis Kogoya: Bawa Papua pada Kemajuan, Rakyat Apresiasi Presiden Jokowi

98
views
Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya. (Foto: Achmad Dzulfiqar)

Sejak menjabat Presiden RI, Oktober 2014, Joko Widodo (Jokowi) begitu intensif mengadakan kunjungan kerja ke Papua. Sampai Oktober 2017 setidaknya sudah enam kali. Kehadiran Jokowi di tengah rakyat Papua untuk menyerap aspirasi sekaligus memastikan program percepatan pembangunan Papua setiap tahun mencapai target. Papua mendapat atensi khusus Presiden Jokowi melalui berbagai kebijakan pembangunan, antara lain: infrastruktur jalan raya dan kelistrikan, tol laut, sembako murah via e-warong, satu harga BBM, beasiswa untuk 1000 siswa pertahun, dll.

Sejauhmana kemajuan pembangunan Papua di masa kepemimpinan Presiden Jokowi, Achmad Dzulfiqar mewawancarai Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya. Berikut petikannya:

Secara umum, sejauhmana kemajuan pembangunan Papua di era kepemimpinan Presiden Jokowi?

Secara umum program Nawacita Presiden Jokowi untuk Papua sudah berjalan, walau pun belum selesai 100%. Sebagian sudah tampak hasilnya. Sebagian lagi sedang dan terus berjalan.

Kemajuan pembangunan yang paling menonjol dan sangat terasa bagi masyarakat Papua?

Yang paling terasa bagi masyarakat Papua adalah sembako. Rakyat Papua sekarang sudah bisa menikmati sembako murah lewat program e-warong (rumah pangan) dari Kementerian Sosial, bekerjasama dengan BNI, Bulog, Lembaga Adat Papua. Program ini sudah  berjalan sejak September 2016 di semua kabupaten se-Papua. Bayangkan gula yang dijual umum di Jayapura dengan harga Rp 20 ribu/kg, kita kasih cuma Rp 12 ribu/kg. Di Wamena gula dijual umum dengan harga Rp 35 ribu/kg, kita kasih dengan harga Rp 19-20 ribu/kg. Jauh sekali perbedaannya. Begitu juga beras, minyak goreng, dll, kita berikan dengan harga murah. Jadi bisa terjadi satu harga sembako di Papua. Program Kementerian Sosial ini hebat. Layak jadi contoh bagi kementerian lain.

Program pembangunan lainnya yang sedang berjalan?

Program lain di bidang pendidikan. Kita juga sudah MoU bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi, dan Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi anak-anak Papua supaya bisa mendapat sekolah terbaik di Pulau Jawa. Targetnya 1000 anak Papua pertahun. Beasiswa ditangani Kementerian Pendidikan. Sedangkan Kementerian Dalam Negeri bertugas mencari anak berpotensi.

Selain itu juga kita sedang persiapan program rumah percontohan. Melibatkan Kementerian PU, Kementerian Desa, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan, kita sedang membangun semacam kawasan transmigrasi lokal. Lewat program ini, kampung masyarakat Papua akan dibangun secara terintegrasi, lengkap dengan balai kesehatan, lembaga pendidikan, rumah pangan (e-warong), PAM, listrik, rumah ibadah, dll. Semua dibangun dalam satu komplek untuk menjadi kota.

Rakyat Papua mengapresiasi kebijakan pembangunan Presiden Jokowi. Mereka percaya kepada Presiden Jokowi, kepada saya sebagai Staf Khusus Presiden, untuk membawa Papua pada kemajuan.

Bagaimana respon masyarakat Papua dengan program pembangunan Presiden Jokowi, seperti sembako murah dll?

Masyarakat Papua senang luar biasa mendapat sembako dengan harga murah dari rumah pangan atau e-warong di kabupaten dan kota. Begitu juga dengan pembangunan pasar di kabupaten-kabupaten. Di pasar yang sudah terbangun, terasa sekali geliatnya. Masyarakat terus menunggu hasil-hasil pembangunan Papua yang digalakkan Presiden Jokowi. Termasuk kelompok-kelompok yang dulu kerap melakukan kekerasan, menunggu hasil-hasil pembangunan selanjutnya dari pemerintahan Jokowi. Itu sebabnya sejak kampanye sampai Jokowi jadi Presiden, jarang sekali terjadi penembakan-penembakan. Situasi sekarang kondusif. Rakyat Papua mengapresiasi kebijakan pembangunan Presiden Jokowi. Mereka percaya kepada Presiden Jokowi, kepada saya sebagai Staf Khusus Presiden, untuk membawa Papua pada kemajuan.

Bagaimana kinerja kementerian dalam melaksanakan program Presiden Jokowi untuk percepatan pembangunan Papua?

Tahun sebelumnya kementerian berjalan sendiri-sendiri. Ada beberapa program sudah dijanjikan Presiden kepada masyarakat, tapi realisasinya oleh kementerian tidak sesuai aspirasi masyarakat. Seperti pembangunan rumah adat di Jayapura. Kementerian PU sudah diperintahkan untuk laksanakan. Lokasi sudah ditentukan di Jayapura. Kami sebagai staf khusus juga sudah berkoordinasi ke daerah. Lalu, saat pembangunannya malah dialihkan ke tempat lain. Akhirnya masyarakat marah. Mereka marah. Kecewa. Para kepala suku datang semua ke Istana.  Itu yang terjadi di Kementerian PU. Di Kementerian Desa juga sama.

Apa yang terjadi di Kementerian Desa?

Bukan zaman Menteri Desa yang sekarang, tapi menteri yang dulu. Jadi, yang menang tender pekerjaan itu orang Aceh. Pekerjanya orang pedalaman Papua. Sub kerjanya masyarakat di sana. Yang pegang uangnya orang Aceh. Dia tidak bisa bangun. Akhirnya kasih pondasi, tiang, dan ditinggal. Masyarakat marah. Datang ke Istana. Yang jadi sasaran, saya dan Presiden. Ini yang terjadi kalau kementerian tidak bisa menangkap keinginan Presiden. Jadi ada janji Presiden kepada rakyat Papua yang saya arahkan ke kementerian terkait, tapi belum dilaksanakan.

Program untuk Papua di kementerian lainnya bagaimana?

Kementerian Kesehatan yang ditugaskan membangun di dekat basis OPM, belum melaksanakan. Proposal sudah diterima, tapi belum dilaksanakan. Tidak jelas alasannya apa. Sikap jajaran pelaksana ini berbahaya. Padahal Presiden sudah arahkan, bahwa kementerian tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Harus bekerjasama. Belajar dari kejadian itu, saya ajak pihak kementerian untuk duduk bersama. Mari kita bekerjasama. Sesuai arahan  Presiden, pembangunan Papua harus dilaksanakan bersama-sama. Sekarang sudah ada perubahan, semakin baik. Kementerian sudah mau bekerjasama. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik lagi.

Tantangan yang dihadapi pemerintah dalam percepatan pembangunan Papua?

Tantangannya ada di pemerintah daerah. Antara pemerintah daerah dengan kita di pusat ini kelihatannya nggak connect. Pemerintah Provinsi Papua Barat bagus. Sedangkan Provinsi Papua susah sekali berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Kita mau buat sesuatu untuk kepentingan masyarakat, banyak yang curiga-curiga. Justru pemerintah daerah yang curiga. Kalau masyarakat aman. Dalam arti percaya kepada pemerintah pusat.

Apa aspirasi, harapan, keinginan masyarakat Papua yang belum terwujud?

Pemerintah pusat sudah memberikan dana otsus untuk pembangunan Papua. Itu sudah sama saja dengan merdeka. Sudah cukup. Tapi tidak dikelola dengan baik. Pemda selalu mengeluh. Sebenarnya lebih banyak kewenangan pemerintah daerah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat Papua. Wewenang itu ada pada bupati dan gubernur. Bukan pusat lagi. Kenapa saya terjun langsung? Saya kasihan kepada masyarakat. Pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di Papua nyaris tidak ada karena kepala daerah jarang di tempat. Banyak kepala daerah yang sering ke Jakarta dan luar negeri. Saya punya datanya. Satu bupati saja bisa sampai 50 kali ke luar negeri dalam satu tahun. Ini namanya bukan melayani, tapi dilayani. Kalau seperti ini bagaimana daerah bisa maju. Laporan dari masyarakat seperti itu. Saya nggak tahu seperti apa langkah Menteri Dalam Negeri dalam mengawasi kepala daerah. Tentunya Mendagri punya kewajiban menegur dan melakukan pembinaan. Itu penting.